Gunung Batur Ditawar Rp 15 Miliar

JUMAT, 02 OKTOBER 2009 07:05 MY

Gunung Batur

Bali-Erawisata. Demi mengembangkan pariwisata Kintamani agar lain daripada yang lainnya di Bali, Jero Wijaya, salah satu pelaku pariwisata di Kintamani yang juga anggota DPRD Bangli periode 1999-2004, Selasa (29/9) kemarin, dalam dialog menggugah kesadaran pembayaran Pajak Hotel dan Restoran oleh Dispenda Bangli melontarkan pernyataan mengejutkan. Jero Wijaya menawar Gunung Batur, Kintamani dalam sistem kontrak permanen selama sepuluh tahun dengan nilai Rp 15 miliar.

Bahkan jika diizinkan pemerintah, pembayaran kontrak selama sepuluh tahun itu bakal direalisasikan per awal Januari 2010. Kontan saja, penawaran yang dinilai nyeleneh itu membuat Wabup Bangli, I Made Gianyar, serta sejumlah pejabat penting lainnya gelagapan. Menurut Jero Wijaya, selama ini pengembangan pariwisata Kintamani belum maksimal. Untuk menarik wisatawan, diperlukan perubahan secara radikal. Jika pemerintah menghendaki dan berorientasi uang untuk membangun pariwisata, pihaknya siap mengembangkan pariwisata Kintamani. Salah satunya, dengan membeli Gunung Batur seharga Rp 15 miliar. Tidak untuk dimiliki, melainkan hanya kontrak selama sepuluh tahun. Selanjutnya, pihaknya akan mengembangkan berbagai atraksi wisata di Gunung itu. "Jika pemerintah setuju, saya akan kontrak Gunung Batur selama sepuluh tahun. Banyak atraksi pariwisata di sana yang bisa dikembangkan," ujarnya.

Dilanjutkannya, kini banyak kejanggalan sistem pengelolaan wisata tracking oleh HPPGB. Salah satu contohnya, belum lama ini pihaknya memiliki wisatawan yang menginap di hotel miliknya, hendak melakukan wisatawa tracking. Tentu saja karena itu menyangkut citra dan keamanan wisatawan, pihaknya yang juga memiliki sekitar 30 pemandu wisata tracking merealisasikan niat wisatawan itu. Ternyata, HPPGB berpandangan lain dan menyiapkan pula dua orang pemandu wisata.

Sebagai kompensasi, wisatawan itu harus membayar Rp 250 ribu. Ironis, di akhir acara pramuwisata miliknya diberikan Rp 50 ribu sementara sisanya Rp 200 ribu disinyalir masuk kantong pribadi HPPGB. Artinya, terjadi kebocoran atas retribusi.

Selain persoalan itu, dirinya mensinyalir ada oknum guru berstatus PNS yang ikut mejadi pemandu wisata di sana. Untuk itu, pemerintah agar bertindak cepat dan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada oknum PNS tersebut.

Menanggapi hal itu, Wabup Bangli I Made Gianyar mengatakan pihaknya belum melihat ada aturan membolehkan menjual gunung. Tetapi jika seorang Jero Wijaya saja sudah berani menawar sebesar itu, tentunya akan ada income yang dihasilkan sebagai seorang pengusaha. Artinya, kenapa gunung itu harus dijual dan kenapa tidak dikelola oleh pemerintah. "Dengan target harus bisa menghasilkan Rp 25 miliar selama sepuluh tahun, atau dua kali lipat dari penawaran itu," tanyanya.

Menyangkut adanya oknum PNS yang menjadi pramuwusata sebagaimana tuduhan Jero Wijaya, diminta satuan kerja dan staf ahli melakukan penelusuran atas kebenaran informasi itu. Tentu saja, akan diambil pengkajian secara matang sebelum keputusan diambil. "Kami akan kaji semua usulan Jero Wijaya itu," ujarnya.

Selain mengomentari usul Jero Wijaya yang menawar Gunung Batur seharga Rp 15 miliar, Wabup menyayangkan sikap acuh serta input yang dihasilkan Disbudpar Bangli selama ini. Kata dia, ketika Kadisbudpar dihubungi berkaitan rencana dialog ini, justru melontarkan alasan tidak bisa hadir lantaran akan berangkat menuju Australia mendampingi Kadisbudpar Provinsi Bali. Dalam catatan pihaknya, keberangkatan Kadisbudpar Bangli ke luar negeri sudah kedua kalinya. "Namun apa hasil dari jalan-jalan itu, ternyata pariwisata Bangli masih jalan di tempat. Semestinya seorang Kadis harus jauh lebih pintar daripada bupati atau wakil bupati. Karena bidang yang digeluti hanya satu dan harus terfokus. Bukan sekadar jalan-jalan yang ternyata sangat ironis tidak memberi nilai tambah atas pengembangan pariwisata Bangli," tudingnya dengan nada tinggi.