Pengungsi Kelaparan, Gubernur Keluyuran

11:17, 05/11/2010

BANTUAN: Anak-anak mengangkat bantuan di Pulau Berkat, Kepulauan Mentawai, Kamis (4/11). Hingga kemarin banyak bantuan yang belum bisa disalurkan.//Raka Denny/Jawa Pos/JPNN

BERITA TERKAIT:

• Bantuan Tertahan di Kapal
• Yakin Masih Ada Tsunami saat Malam, Pilih Tidur di Hutan
• Bantuan Terlambat, Korban Bawa Parang
• Mentawai Terancam Tenggelam
• Koordinasi Bantuan Berantakan
• Tiket Medan-Padang Melambung
• Ribuan Pengungsi Belum Dapat Bantuan
• Korban Gempa dan Tsunami Mentawai Capai 311 Orang
• Liburan di Mentawai, 9 WN Australia Hilang

Lihat semua berita tentang Tsunami di Mentawai

Pulang Minum Kopi dari Italia, DPRD Sumbar Pelesir ke Jakarta

PADANG-Barangkali, empati itu benar yang telah mati di hati para pejabat negeri kita tercinta ini. Ditengah keprihatinan atas kondisi masyarakat Mentawai yang kelaparan dan terancam dijangkiti sejumlah penyakit, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno malah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Rabu (3/11), gubernur beserta rombongan bertolak ke Jerman. Ini merupakan kunjungan luar negeri yang kedua kalinya setelah dilantik. Sebelumnya, gubernur melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Wakil Gubernur ke Korea Selatan.

Setali tiga uang, anggota DPRD Sumbar juga ramai-ramai meninggalkan daerah yang sedang dikoyak badai anggrek ini. Dengan alasan untuk berkonsultasi dengan Direktorat di Kementrian Dalam Negeri mengenai pembahasan KUA PPAS APBD 2011, 26 anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar berangkat ke Jakarta Rabu (3/11) dan berada di sana selama 3 hari.

Ironisnya, di antara mereka yang ke Jakarta itu, juga anggota dewan yang baru pulang minumn
kopi di Italia sepekan sebelumnya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyesalkan lawatan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, ke Jerman di saat masa tanggap darurat bencana tsunami di Mentawai masih berlangsung. Dipo menyatakan, “Sebagai pejabat, jangan hanya tahu politik dan angka. Pejabat harus tahu perasaan rakyat.”

Terkait kunjungan gubernur ke Jerman, anggota DPR RI asal Sumbar, M Ikhlas El Qudsi menilai, sepanjang kunjungan tersebut memiliki substansi penting bagi daerah, tak ada persoalan gubernur ke luar negeri. Tetapi kalau hanya sekadar pelesiran, lebih baik dibatalkan atau ditunda dulu. “Saya pikir gubernur bisa melihat substansi undangan tersebut. Sepanjang memiliki dampak positif bagi Sumatera Barat, sah-sah saja. Tetapi, dalam kondisi Sumbar saat ini, perlu pendelegasian tugas dan kontrol tugas yang jelas untuk gubernur dan jajaran yang ada. Sebab, Sumatera Barat masih perlu penanganan yang serius dan fokus, apalagi untuk Mentawai,” ujar politisi PAN tersebut.

Ketua KADIN Sumbar, Asnawi Bahar mengungkapkan hal yang hampir senada. Menurutnya, kalau hanya undangan biasa dan belum urgen kunjungan tersebut, lebih baik ditunda. Namun, bila gubernur secara leader yakin dengan pendelegasian tugas yang ditinggalkan, dan optimistis dengan hasil kunjungan tersebut maka tak salah memenuhi undangan tersebut.

“Jangan hanya sekadar memenuhi undangan, lalu ada tandatangan kerjasama. terpenting adalah, hasil yang didapat untuk masyarakat Sumatera Barat,” ujar Asnawi.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membenarkan rencana keberangkatannya ke Jerman hari ini. Sesuai dengan kegiatan yang akan diikuti di Jerman, maka rombongan terdiri dari pihak Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, dan Biro Rantau dan daerah.

“Ini agenda yang sudah lama, menepati undangan pemerintah Jerman. Bahkan dalam undangan itu saya yang diminta menghadiri, tanpa diwakili. Ini memang sedikit dilematis di tengah situasi Sumatera Barat pasca dilanda bencana. Tetapi kalau kita semua diam dan tak berbuat ke luar, justru kita khawatir daerah akan semakin lambat untuk maju,” ujar Gubernur Sumbar pada koran ini, dalam perjalanan ke Mentawai, Senin lalu.

Ada dua subtansi kunjungan tersebut. Pertama, diundang Keadubes RI Berlin sebagai nara Sumber dan presentasi promosi terpadu Tourism Trade and Investment (TTI) di kota Munchen. Selanjutnya pertemuan di pusat industri bioteknologi syoftware hightech dan jasa agenda, kegiatan ini sudah direncankan sejak September lalu.

Ikut dalam kegiatan yang sama empat Gubernur di Indonesia yaitu Riau, NTT, dan Kaltim. Selain itu diadakan malam budaya Indonesia. gubernur Sumbar juga diundang khusus Perdana Menteri negara bagian Bavaria, Mr Horst Seehofer untuk melakukan pembahasan kerjasama antara Bavaria dengan Sumbar dan rencana penandatanganan nota kesepahaman di bidang infrastruktur pariwisata, industri energi, pendidikan, jasa industri, dan bio teknologi sumber daya mineral.

“Saya harapkan dukungan semua pihak. Mudah-mudahan setelah membuka peluang kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan dengan Jepang, kita bisa juga melakukan kerjasama dengan negara maju lainnya, Jerman. Salah satu yang punya peluang besar itu adalah dalam bidang energi minyak bumi dan gas. Peluang bagi kita memanfaatkan investor di Eropa,” ujar Irwan.

Dewan Ikut Pelesiran

Setali tiga uang, Anggota DPRD Sumbar juga ramai-ramai meninggalkan Sumater Barat. Dengan alasan untuk berkonsultasi dengan Direktorat di Kementrian Dalam Negeri mengenai pembahasan KUA PPAS APBD 2011, berangkatlah mereka ke Jakarta pada Rabu (3/11) lalu dan berada di sana selama 3 hari. Anggota dewan yang terhormat yang berangkat ini 26 orang yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar.
“Banggar berangkat ke Jakarta untuk melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri setelah melakukan pembahasan di DPRD Sumbar. Konsultasi ini kemudian akan menjadi rujukan dalam penyusunan KUA PPAS APBD 2011 nanti, yang paripurnanya direncanakan Senin (8/11) mendatang,” kata wakil ketua DPRD Sumbar, Trinda Farhan Satria.

Ironisnya, di antara mereka yang ke Jakarta itu, juga anggota dewan yang baru pulang minum kopi ke Italia sepekan sebelumnya. Belum sempat duduk, sepulang jalan-jalan tersebut, mereka lebih memilih untuk berangkat lagi ke Jakarta.  Bahkan, mereka hanya sekadar meminta informasi dari staf ahli di DPRD Sumbar mengenai peristiwa tsunami itu dari Italia.

Ritual konsultasi ini juga diikuti oleh alat kelengkapan DPRD lainnya, yaitu, Badan Musyarawah. Sebanyak 12 anggota dewan di Bamus berkonsultasi ke Bamus DPR RI, yang katanya mantap dalam menyusun jadwal kerja anggota dewan. Rombongan ini berangkat kemarin.

“Kita ke Jakarta belajar bagaimana menyusun jadwal rapat dan paripurna yang sesuai dengan jadwal eksekutif dan pejabat SKPD. Sebab, selama ini jadwal tersebut sulit menyesuaikannya dengan jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepala SKPD. Sehingga setiap diundang rapat, banyak SKPD yang hanya mengirim orang lain atau kepala bagian untuk mewakili pejabat yang tidak hadir ini. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, kita terpaksa mengusir beberapa SKPD karena kepalanya tidak hadir, atau hanya mengirim kepala bagian saja,” kata anggota Bamus, Zulkifli Jaelani.

Menanggapi perjalanan para eksekutif dan legislatif ini, pengamat sosial dan politik, Israr Iskandar, menganggap sebagai bentuk ketidakempatian pejabat pemerintah dan wakil rakyat pada kehidupan masyarakat.
“Ini membuat masyarakat tercederai. Karena pemerintah dan anggota dewan tidak memiliki empati terhadap publik. Mestinya pejabat atau wakil rakyat itu meningkatkan empatinya pada masyarakat. Apalagi di saat masyarakat kesusahan karena didera bencana seperti sekarang,” tuturnya.

Pneumonia Jangkiti Pengungsi

Koordinasi bantuan korban tsunami Mentawai masih amburadul. Hingga hari kesembilan, total sumbangan di posko utama Sikakap, Kep. Mentawai tak kunjung terdata. Buruknya manajerial bantuan membuka potensi penyelewengan. Salah satu yang paling kentara, sumbangan Jusuf Kalla (JK) agar pengungsi yang dalam perawatan medis dibelikan baju ganti tak kunjung tersalurkan. Dana Rp10 juta yang dititipkan JK kepada Camat Sikakap Duddi Sinaga dan disaksikan oleh beberapa wartawan.

“Kami belum menerima baju baru dari kecamatan. Ini saja diberi sama relawan,” ujar Nancy seorang Pasien yang dirawat di Gereja Sikakap kemarin (4/11).

Bantuan JK yang tidak tersalurkan itu menunjukkan tingginya potensi penyelewengan sumbangan untuk korban tsunami. Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai juga tidak memiliki data akurat terkait berapa dan apa saja bantuan yang telah tersalurkan kepada para korban. “Kami akui memang kesiapan Pemda sangat kurang karena memang kami tidak dipersiapkan untuk manajemen bencana,” ujar Bupati Kepulauan Mentawai Edison Saleuleubaja.
Kepala Dinkes Kep. Mentawai Tomar Sabola mengatakan para pengungsi yang sedang dalam perawatan medis kini mulai terjangkit Pneumonia atau radang paru-paru. Kondisi itu dipicu ruangan penampungan sementara korban tsunami yang kurang memadai. Kebiasaan warga sekitar yang awan terhadap gaya hidup bersih dan sehat terbawa ketika mereka ada dalam masa perawatan medis. “Jumlah yang terkena Pneumonia sekitar 60 persen dari sekitar 32 orang yang dirawat di Sikakap,” ujar dia.

Jawa Pos melihat, ruangan Gereja Sikakap yang digunakan sebagai penampungan korban terlihat sangat kumuh. Bau keringat bercampur bau luka yang membusuk meruap di ruangan seluas 500 meter tersebut. Tenaga medis yang bertugas menjaga para pasien terbatas karena sebagian besar ikut rombongan medis yang menjangkau lokasi-lokasi tsunami secara langsung. “Karena masih banyak korban luka dan sakit yang menolak dievakuasi dan memilih tinggal di gunung dan di tenda pengungsian karena itu kami jemput bola,” ujar Tomar.(ndy/o/zul/jpnn)

SUMBER : http://www.hariansumutpos.com/2010/11/65377/pengungsi-kelaparan-gubernur-keluyuran.html