Gubernur Sumbar Dikenai Sanksi


Gubernur Sumbar Dikenai Sanksi

11:16, 06/11/2010
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang berangkat ke Jerman tanpa izin Presiden pasti akan dikenai sanksi. “Iya, tentu,” ujar Sudi di Kantor Kepresidenan, kemarin.
Namun, Sudi tidak menyebutkan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada Gubernur Sumatera Barat yang berkunjung ke Jerman di tengah bencana tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai itu.
Sudi mengatakan, sanksi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. “Kita sudah dapat informasi Gubernur Sumatera Barat berangkat ke sana padahal izin dari Presiden belum ada. Nanti Mendagri (yang mengenakan sanksi, Red),” tuturnya.
Irwan Prayitno berada di Munchen, Jerman, selama dua hari dua malam untuk menyampaikan paparan mengenai peluang investasi di Sumatera Barat dalam acara Indonesian Bussiness Day di Munchen atas undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman.
Sehubungan dengan banyaknya kecaman tentang kunjungannya ke Munchen, Jerman, Irwan Prayitno mempersingkat kunjungannya tersebut. Kehadiran Gubernur Sumatera Barat di Munchen adalah untuk memenuhi undangan Duta Besar RI untuk Federasi Jerman Eddy Pratomo yang sudah disampaikan sejak bulan Maret.
Irwan mengaku sudah mendapatkan izin dan Kementerian Dalam Negeri dan keputusannya untuk tetap berangkat ke Jerman agar tetap mendapatkan kepercayaan dari para investor.
Menurut Irwan, selama ini penanganan penanggulangan bencana tsunami di Mentawai, menjadi tanggung jawab Wakil Gubernur Muslim Kasim, setelah tsunami terjadi di Mentawai pada Senin (25/10) malam.
Hingga kemarin sore, bantuan yang disebarkan ke lokasi bencana Mentawai masih banyak yang menumpuk di tepi-tepi pantai. Lemahnya koordinasi membuat bantuan terbagi dengan tidak merata. Terlihat saat media memantau dari udara melalui helikopter Mi-17 milik TNI AD.
Di Muntei Baru-baru misalnya, bantuan makanan yang disalurkan berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah korban selamat. Akibatnya, penduduk sulit untuk memindahkan bantuan dari tempat pendaratan heli.
Bantuan pangan untuk pengungsi dan Posko Utama di Sikakap juga masih cukup dan masih ada 294 ton beras yang masih ada di kapal yang sandar di Posko Utama di Sikakap. Jumlah korban tewas mencapai 428 orang, hilang 74 orang dan 15.097 warga mengungsi.
Perlu diketahui, hingga jelang dua pekan setelah diserang tsunami, belum semua dusun di kabupaten kepulauan yang mempesona itu tersentuh bantuan dari Padang, Sumatera Barat.
“Sedang diusahakan lewat Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman untuk mengusir Gubernur Sumbar yang berada di sana agar segera kembali ke daerahnya,” ujar pakar sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola.
Untuk kesekian kali ia juga mengatakan, kepergian Irwan Prayitno begitu menyakiti hati rakyat di Mentawai. Sebelumnya, ia dengan keras menjuluki Irwan badak bebal.
“Waktunya tidak tepat. Meski dia bilang demi menarik investasi dari Jerman, ah, kita semua tahu itu bohong, pasti jalan-jalan saja di sana,” jelasnya.  Tidak hanya kesal dan marah, ulah Iwan yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menimbulkan dugaan buruk Thamrin bahwa ada pembiaran sistematis di Mentawai.
“Saya agak curiga, jangan-jangan karena mayoritas orang Mentawai punya keyakinan berbeda dengan orang Sumatera Barat dan Pemda Sumatera Barat,” ucapnya hati-hati.
Kalau memang demikian adanya, “Pemda Sumatera Barat harus dimarahi habis-habisan karena menganaktirikan anak bangsa,” tegasnya.
Lebih parah lagi, lanjut Thamrin, kalau ada anggota DPR terpilih dari daerah Mentawai yang hingga kini belum juga mengunjungi konstituennya yang sedang menderita akibat bencana yang menewaskan lebih dari 400 penduduk itu.
“Poinnya, mereka menyakiti rakyat. Bukan soal UU atau peraturan, tapi mereka menyakiti rakyat,” tandas profesor ini. (bbs/zul/ald/jpnn)

Comments

Popular Posts